ARJUN MONGGOLIMO, SH, KETUA KTNA PROPINSI GORONTALO. INI ALASAN SULUT GAGAL JADI TUAN RUMAH PENAS PETANI NELAYAN XVIII 2026.

Sulut, Ba, Ober NewsGelaran Pekan Nasional Petani Nelayan ke XVII di Limboto Propinsi Gorontalo, yang telah dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming dan ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh kurang lebih 100 ribu petani nelayan se indonesia telah sukses dilaksanakan dan dianggap bahwa kontingen terbanyak berasal dari sulut dengan jumlah 834 yang terdiri dari peserta utama yaitu nelayan sebanyak 367 peserta dan peninjau peninjau peserta sebanyak 467, namun isu hangat soal menjadi tuan rumah penas XVIII tidak mampu diamankan.

Ketua KTNA Propinsi Gorontalo Arjun Monggolimo, SH mengatakan bahwa ini alasan kekalahan sulut gagal menjadi tuan rumah penas petani nelayan tahun 2029: "Terungkap bahwa pengurus KTNA di sulut masih dualisme, pengaruh internal sangat luar biasa, dan gubernur tidak menghadiri langsung".

Selanjutnya dikatakan:" issu juga disebarkan bahwa surat permohonan menjadi tuan rumah langsung ke pak mentan". Kata Ketua Departemen Hukum dan Ham KTNA Nasional yang berpeluang sebagai kandidat Ketua Umum KTNA Nasional pada rempar bulan september 2026 di Malang.

Seebagaiman diketahui bahwa keinginan pemerintah sulut dan masyarakat petani nelayan sangat berharap pelaksanaan Penas KTNA XVIII dilaksanakan di sulut telah membuat kajian dan bantuan usulan untuk di perjuangkan sesuai mekanismenya namun tidak ditindaklanjuti oleh KTNA untuk disampaikan secara resmi melalui surat usulan dari KTNA dengan lampiran proposal serta izin KTNA merangkul para ketua KTNA se sulut sebagai penentu.

Seperti disebutkan oleh pak Sudarwanto selaku Wasekjen KTNA Nasional: "Pengurus KTNA Propinsi Sulawesi Utara kurang berkomunikasi dengan Ketua KTNA Se indonesia lainnya yang mempunyai hak suara dalam rembuk madya saat pemilihan calon tuan rumah Penas XVIII".

Sekertaris KTNA Propinsi Sulawesi Utara Semuel Montolalu,SH mengatakan: "Harus kita akui bahwa kegagalan ini juga dipicu oleh kemunculannya KTNA tandingan di propinsi sulut maupun di Kabupaten Kota yang melakukan rembuk yang tidak sesuai dengan AD ART dan PO KTNA, makanya dimohonkan KTNA Nasional agar menarik, mencabut dan membatalkan SK pengurus yang tidak sesuai dengan KTNA karena sudah sangat merusak marwa KTNA di sulut" sebut ketua KTNA Kabupaten mitra berharap.